SUMATERA - Banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatra telah menimbulkan kerugian besar: hingga 4 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa korban jiwa akibat bencana ini mencapai 776 orang, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Dampak paling parah dialami oleh wilayah di Provinsi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat banyak rumah, fasilitas umum, jembatan, serta infrastruktur kritis hancur, membuat akses ke wilayah terdampak sangat sulit.
Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa hingga saat ini dana dalam negeri terutama alokasi dalam anggaran negara melalui Dana Siap Pakai (DSP) dinilai masih memadai untuk menanggulangi keadaan darurat dan kebutuhan tanggap bencana. Karena itu, pemerintah menyatakan bahwa bantuan internasional belum diperlukan.
Meski demikian, operasi penyelamatan, evakuasi korban, dan distribusi bantuan berjalan di tengah berbagai hambatan: banyak daerah terpencil yang aksesnya terputus akibat longsor, jembatan rusak, dan jalan terendam atau terhalang material longsor. Pemerintah dan aparat keamanan, termasuk TNI/Polri serta relawan, dikerahkan untuk membantu korban dan menjangkau lokasi sulit, dengan pengiriman logistik dan bantuan darurat.
Bencana ini terjadi antara akhir November dan awal Desember 2025, ketika hujan ekstrem dan kondisi geografis memicu luapan sungai dan tanah longsor di kawasan pegunungan dan dataran rendah di berbagai provinsi di Sumatra. Meskipun demikian, kerusakan dan korban yang besar memunculkan tuntutan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menetapkan status bencana nasional guna mempercepat distribusi bantuan, mobilisasi sumber daya, dan pemulihan meskipun hingga kini status tersebut belum ditetapkan.
